Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Leader Summit/KTT (Konferensi Tingkat Tinggi), kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis kelompok kerja atau yang disebut dengan Cluster. Pada saat ini terdapat 8 (delapan) Cluster dengan 10 (sepuluh) Working Group dibawahnya.

KTT BIMP-EAGA diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang diselenggarakan bersamaan (pararel) dengan KTT ASEAN. KTT akan dihadiri oleh setiap kepala negara untuk membahas dan membuat kebijakan untuk sub regional BIMP-EAGA. KTT tersebut mendorong konsensus tentang isu-isu BIMP-EAGA seperti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial serta memberikan panduan kebijakan keseluruhan mengenai kerjasama dan integrasi sub regional.

BIMP-EAGA mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri dan Pertemuan Pejabat Senior (SOMM) tahunan yang berfungsi sebagai forum konsultasi utama dan platform untuk kerjasama BIMP-EAGA. Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) memberikan panduan dan saran menyeluruh mengenai pencapaian tujuan sub regional serta memberikan panduan untuk mengatasi isu-isu kunci dan tantangan kepentingan bersama dan menetapkan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituju. PTM dipimpin oleh para Menteri yang mewakili setiap negara anggota. Para Menteri akan diberi penjelasan singkat tentang semua pertemuan kelompok kerja, bersama dengan program dan kegiatan lain yang berjalan secara bersamaan. Pertemuan Pejabat Senior (SOM) dikepalai oleh otoritas yang ditunjuk oleh masing-masing negara (Indonesia-Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian). Pihak berwenang yang ditunjuk menentukan prioritas pelaksanaan dan memberikan arahan dan saran untuk memastikan koordinasi dan integrasi dapat terorganisir dengan baik.

Setiap negara anggota memiliki Sekretariat Nasional (Indonesia- Kemenko Perekonomian) sebagai fungsi koordinasi nasional dan koordinasi antar negara dalam hal kegiatan pada sub regional.

Cluster merumuskan rencana aksi untuk sektor prioritas dan membantu dalam mengimplementasikan program dan proyek unggulan. Setiap cluster akan mengadakan pertemuan tahunan untuk menyokong semua pelaksanaan proyek sambil memastikan proyek yang dilaksanakan relevan dan kompetitif

Pusat Fasilistasi BIMP-EAGA (BIMP-FC) dibentuk sejak tahun 2003 (dalam proses formalisasi/legalisasi) oleh penugasan dari para Kepala Negara kepada menteri terkait dan pejabat senior untuk memperkuat mekanisme koordinasi dari kerjasama BIMP-EAGA yang sementara ini berkedudukan di Kota Kinabalu. BIMP-FC memegang peranan sebagai katalisator dalam mencapai tujuan BIMP-EAGA melalui fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dari implementasi program-program, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan BIMP-EAGA.

BIMP-EAGA Business Council (BEBC) merupakan organisasi payung bagi sektor swasta dengan misi untuk mendorong sektor swasta untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Sektor swasta berpartisipasi dalam cluster dengan memberikan masukan untuk perumusan kebijakan, membantu memprioritaskan proyek dan melaksanakan proyek ekonomi lintas batas.
Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Leader Summit/KTT (Konferensi Tingkat Tinggi), kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis kelompok kerja atau yang disebut dengan Cluster. Pada saat ini terdapat 8 (delapan) Cluster dengan 10 (sepuluh) Working Group dibawahnya.

KTT BIMP-EAGA diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang diselenggarakan bersamaan (pararel) dengan KTT ASEAN. KTT akan dihadiri oleh setiap kepala negara untuk membahas dan membuat kebijakan untuk sub regional BIMP-EAGA. KTT tersebut mendorong konsensus tentang isu-isu BIMP-EAGA seperti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial serta memberikan panduan kebijakan keseluruhan mengenai kerjasama dan integrasi sub regional.

BIMP-EAGA mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri dan Pertemuan Pejabat Senior (SOMM) tahunan yang berfungsi sebagai forum konsultasi utama dan platform untuk kerjasama BIMP-EAGA. Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) memberikan panduan dan saran menyeluruh mengenai pencapaian tujuan sub regional serta memberikan panduan untuk mengatasi isu-isu kunci dan tantangan kepentingan bersama dan menetapkan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituju. PTM dipimpin oleh para Menteri yang mewakili setiap negara anggota. Para Menteri akan diberi penjelasan singkat tentang semua pertemuan kelompok kerja, bersama dengan program dan kegiatan lain yang berjalan secara bersamaan. Pertemuan Pejabat Senior (SOM) dikepalai oleh otoritas yang ditunjuk oleh masing-masing negara (Indonesia-Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian). Pihak berwenang yang ditunjuk menentukan prioritas pelaksanaan dan memberikan arahan dan saran untuk memastikan koordinasi dan integrasi dapat terorganisir dengan baik.

Setiap negara anggota memiliki Sekretariat Nasional (Indonesia- Kemenko Perekonomian) sebagai fungsi koordinasi nasional dan koordinasi antar negara dalam hal kegiatan pada sub regional.

Cluster merumuskan rencana aksi untuk sektor prioritas dan membantu dalam mengimplementasikan program dan proyek unggulan. Setiap cluster akan mengadakan pertemuan tahunan untuk menyokong semua pelaksanaan proyek sambil memastikan proyek yang dilaksanakan relevan dan kompetitif

Pusat Fasilistasi BIMP-EAGA (BIMP-FC) dibentuk sejak tahun 2003 (dalam proses formalisasi/legalisasi) oleh penugasan dari para Kepala Negara kepada menteri terkait dan pejabat senior untuk memperkuat mekanisme koordinasi dari kerjasama BIMP-EAGA yang sementara ini berkedudukan di Kota Kinabalu. BIMP-FC memegang peranan sebagai katalisator dalam mencapai tujuan BIMP-EAGA melalui fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dari implementasi program-program, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan BIMP-EAGA.

BIMP-EAGA Business Council (BEBC) merupakan organisasi payung bagi sektor swasta dengan misi untuk mendorong sektor swasta untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Sektor swasta berpartisipasi dalam cluster dengan memberikan masukan untuk perumusan kebijakan, membantu memprioritaskan proyek dan melaksanakan proyek ekonomi lintas batas.